Larangan Berjilbab BUMN? : Kombinasi Media Tidak Cerdas, dan Masyarakat yang Awam

Awalnya saya tidak tertarik  menanggapi berita "Larangan Berjilbab yang dikeluarkan Kementerian BUMN". Akan tetapi, melihat beberapa rekan rekan dekat saya membagikan berita ini di Facebook, saya pun jadi geram dan mengusutnya sedikit mendalam.

Sumber Berita "Larangan Berjilbab yang dikeluarkan Kementerian BUMN"

Berita yang beredar 2 hari belakangan ini memang temanya sangat provokatif, seolah-olah ingin memancing emosi masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim. Siapa sangka kalo berita ini sumbernya cuma berasal dari twitter seseorang yang bukan public figure, yah Dwi Estiningsih  (@estiningsihdwi) seorang dosen terbang di Yogyakarta, yang kemudian mendadak jadi public figure.

Dosen ini menuliskan tweet beserta gambar yang disebutnya list persyaratan masuk salah satu BUMN di Indonesia. Terlihat jelas larangan menggunakan jilbab syar'i, karena beliau meng-highlight-nya pada gambar.

Kicauannya di twitter pun langsung mendapat berbagai respon. Netizen di Indonesia memang tipikal senang berbagi, entah ini kebiasaan baik atau malah menjerumuskan. Dengan melihat isi twit dan gambar, sangat jelas bahwa Mba Dwi Estiningsih ini tidak menyertakan nama BUMN yang mempunyai kriteria tersebut. Dan sampai menuliskan tulisan ini, begitu banyak yang meminta penjelasan Mbak Dwi Estiningsih, dan beliau terkesan merahasiakannya. Saya pun menelusuri ke facebook miliknya, dan juga tidak ada informasi tentang ini.

Media Massa di Indonesia yang Kurang Cerdas

Sebenarnya saya menggunakan kata kurang cerdas untuk memperhalus kata bodoh. Saya tidak habis pikir, bagaimana media massa di Indonesia menyebarkan berita yang hanya bersumber dari satu kicauan twitter. Apa media kita haus berita? 

Tapi apapun alasannya, media massa seharusnya menyampaikan berita yang akurat dan dapat dipercaya. Saya sudah coba googling dan baca banyak artikel tentang ini, dan temuan saya ternyata benar, sepertinya media di Indonesia cuma meng-copy berita satu sama lain, sehingga tidak heran jika berita yang tidak akurat pun bisa tersebar luas, tidak hanya online media, bahkan media cetak. Dan lucunya lagi, hari ini beberapa media online mulai menghapus berita ini, salah satunya Republik. Mungkin untuk mencuci reputasi.

Masyarakat Indonesia yang AWAM

Pengaruhnya ke pengguna social media (masyarakat) yang Awam pun semakin memperburuk suasana, Mereka dengan mudahnya membagikan link berita ini ke rekan-rekannya yang lain. Sehingga dalam hitungan detik berita ini tersebar ke mana-mana. Padahal, belum tentu berita ini benar. Saya sudah cek beberapa portal berita, dan dari hasil wawancaranya ke beberapa pihak Kementerian BUMN, ternyata mereka menyatakan bahwa berita tersebut tidak benar adanya. 

"Banyak pegawai Kementerian BUMN yang sampai saat ini ke kantor dengan memakai baju muslimah," ujar Sekretaris Menteri BUMN Imam A Putro kepada merdeka.com, Jakarta, Rabu (17/12).

Beberapa BUMN tidak melarang Berjilbab Syar'i, Berjanggut dan Bercelana Anti-Isbal

Melihat komentar-kometar di facebook milik Mbak Dwi Estiningsih, banyak komentator yang menyatakan berita itu tidak benar. Dan mereka yang berkomentar adalah rata-rata pegawai beberapa BUMN, ada yang mengaku kerja di TELKOM, di Krakatau Steel, dan beberapa BUMN lain, dan dengan tegas mereka mengatakan bahwa di tempat mereka bekerja tidak ada larangan tersebut. Lalu, sebenarnya dari mana list persyaratan yang di upload tersebut?

Fitnah? Gibah? atau Pembuat Gibah?

Entah isi twit yang dibuat sama Mbak Dwi Estiningsih ini Fitnah atau Tidak? karena melihat isi twitter ibu dosen ini, beliau berusaha mengatakan bahwa ini bukan Fitnah, justru beliau merasa difitnah. Tetapi dari pandangan saya, saya bisa membaca, sekalipun ini kebenaran yang ditutup-tutupi, sungguh ini adalah bahan pembuat gibah. Sadar atau tidak, berapa banyak saudara-saudara kita yang menyebar berita ini.

Diskriminasi di Indonesia

Membahas sedikit seputar diskriminasi, sebenarnya ini bukan topik baru, tapi zaman sekarang pun masih ramai dibincangkan, bukan hanya di Indonesia, di negara-negara maju seperti Amerika, Korea, dan India pun masih sering dipermasalahkan. Diskriminasi pada kasus di atas adalah tipikal diskriminasi taste-oriented, dimana seseorang mendapat perlakuan tidak equal hanya karena masalah preferences (umur, agama, suku, nationality, ras, dan warna kulit).

Diskriminasi memang memiliki tolak ukur yang membingungkan. Contoh : Ketika sebuah perusahaan film yang akan memproduksi film Harry Potter, membuka lowongan hanya untuk laki-laki. Di satu sisi, ini merupakan diskriminasi terhadap kaum perempuan, di sisi lain, mana mungkin perusahaan ini merekrut perempuan untuk memerankan tokoh Harry Potter.

Sama halnya dengan pelarangan menggunakan jilbab syar'i. Mungkin saja perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang tidak menggunakan jilbab, misalnya pramugari. Jelas saja, bagaimana caranya jika wanita berjilbab syar'i hendak menjelaskan prosedur memakai pelampung? atau customer service bank yang kerjanya melayani nasabah dan menjadi pusat perhatian, sementara alasan wanita memakai jilbab syar'i agar aurat tertutup dan membatasi pandangan kaum adam yang bukan muhrimnya. Benar-benar bertolak belakang bukan?

Solusinya?

Diskriminasi adalah perlakuan tidak seimbang terhadap dua orang yang memiliki produktivitas yang sama. Benang merahnya adalah produktivitas. Jika seseorang berjilbab syar'i mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan wanita tak berjilbab, dengan produktivitas yang sama (tidak menghambat pekerjaan), maka beliau berhak mendapatkan pekerjaan itu, dan tidak boleh ada pelarangan.